 |
| Maikel Primus Peuki Direktur Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Papua (kiri), John NR Gobay, Ketua IV DPRD Provinsi (Tengah) dan Delius Tabuni, Ketua DPRD Provinsi Papua Tengah (Tengah), saat penyerahan rekomendasi Walhi diruang kerja ketua Tabuni, Selasa (3/6). |
[Tabloid Daerah], Nabire – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) wilayah Papua melahirkan 20 Rekomendasi Pembangunan yang Adil dan Berkelanjutan di Provinsi Papua Tengah.
Rekomendasikan yang dihasilkan melalui kegiatan seminar Pembangunan Yang Adil dan Berkelanjutan, pada Rabu (30/05) pekan kemarin ini, direktur Walhi Papua Maikel Primus Peuki mengajukan kepada beberapa lembaga terkait di Provinsi Papua Tengah.
“Agar rekomendasi ini menjadi acuan dalam pemerintah melahirkan program atau pun kebijakan pembangunan,” jelas Peuki kepada TaDahNews, Selasa (3/6).
Rekomendasi itu diajukan kepada lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Papua tengah, dan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Tengah.
Anggota MRP Germanus Goo dari Kelompok Kerja Adat (Pokja Adat) mengatakan rekomendasi tersebut akan menjadi bahan sosialisasi di tingkat daerah, juga akan menjadi bahan usulan MRP dalam pembuatan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub).
“Kami, lembaga MRP sangat terbuka dan membutuhkan poin pemikiran dari semua kalangan di masyarakat. Rekomendasi ini akan menjadi salah satu bahan dalam kerja-kerja MRP ke depan,” jelas Goo.
Kemudian Wakil Ketua IV DPR John NR Gobay bersama Ketua DPR Provinsi Papua Tengah Delius Tabuni di ruangannya menerima rekomendasi tersebut mengatakan tentu akan menjadi acuan.
“Keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua harus jadi fokus utama, baik dalam program pemerintah maupun juga dalam pembuatan regulasi-regulasi daerahnya," tukas John NR Gobay menutup.
Harap Maikel Peuki agar terbangun ruang komunikasi antara para stakeholder yang ada dalam upaya mengatasi konflik agraria di Papua.
"Agar didapatkan kesepahaman bersama untuk mengelolah wilayah masyarakat yang terbatas dari ancaman kerusakan lingkungan hidup," Pungkas Peuki.
(YoGo)
