 |
| Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., saat melaunching “Gerak Cepat Atasi Stunting” di Puskesmas Wami Jaya, Kampung Wami, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Jumat, 6/10/2023. (Foto: Humas Pemprov Papua Tengah) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., melaunching “Gerak Cepat Atasi Stunting” di Provinsi Papua Tengah.
Launching aksi gerak cepat tangani stunting oleh Ibu Pj Gubernur Papua Tengah di Puskesmas Wami, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire itu turut dihadiri; Bupati Nabire, Mesak Magai, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Tengah, Ausilius You, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Tengah, Fred James Boray, dan beberapa pimpinan OPD Provinsi Papua Tengah, dan Kabupaten Nabire. Hadir pula Kepala Distrik Yaur, Kepala dan staf Puskesmas Wami Jaya, serta beberapa kepala kampung dan masyarakat penerima bantuan penanganan stunting di Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan launching ini, dibarengi dengan pemberian makanan tambahan bagi anak di bawah umur dua (2) tahun, ibu hamil, dan anak balita bermasalah gizi, di Puskesmas Wami Jaya, Kampung Wami, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat (6/10/2023).
Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, mengatakan gizi buruk adalah salah satu hal yang menjadi masalah global dan nasional di Indonesia termasuk di Provinsi Papua Tengah. Pemenuhan gizi yang belum tercukupi baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir, dapat menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan, baik pada ibu maupun bayinya.
“Stunting dapat terjadi sebagai akibat kekurangan gizi dan infeksi berulang terutama pada saat 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 1000 HPK adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan (270 hari) sampai dengan anak berusia 2 tahun (730 hari),” ujar Ribka Haluk.
Lebih lanjut, Haluk mengungkapkan, salah satu cara mencegah stunting adalah pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Upaya ini sangat diperlukan, mengingat stunting akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dan status kesehatan pada saat dewasa. Akibat kekurangan gizi pada 1000 HPK bersifat permanen dan sulit diperbaiki.
Tambah Ibu Pj. Gubernur bahwa launching “Gerak Cepat Atasi Stunting” ini merupakan langkah Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan intervensi pengentasan stunting. Ia berharap dengan launching ini, Satgas Penanganan Stunting mulai berkerja ekstra dimulai dalam penanganan di Kabupaten Nabire yang terdata jumlahnya mencapai 900 orang anak mengalami stunting.
“Kedepan kita akan mulai intervensi, mulai dari memberikan makanan tambahan, gizi dan pemberian bantuan tunai langsung. Jadi kita akan memantau langsung apakah anak-anak asupan makanannya cukup, yakni makanan protein hewani dan asupan gizi yang cukup. Lalu melakukan proteksi bagi anak-anak muda yang ingin menikah, sehingga ketika menikah dan punya anak mulai dari 0 hari hingga 1000 hari kehidupan gizi sudah harus bagus,” harapnya.
Dirinya menjelaskan kepada seluruh anak yang mengalami stunting akan diberikan bantuan tunai langsung dengan jumlah Rp 850.00 – Rp 1.000.000 serta Rp 250.000 untuk kader pendamping sebagai pengganti biaya transportasi. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah diminta olehnya untuk menyelesaikan masalah stunting di Kabupaten yang jumlahnya 900 anak dalam waktu sepekan.
“Saya tidak mau tau, dimulai dari 27 kasus di Kampung Wami yang mengalami stunting, dinas kesehatan harus sudah menyasar 900 anak yang mengalami stunting di Kabupaten Nabire dalam waktu 1 minggu ini. Setelah itu kita tuntaskan di 7 kabupaten lainnya dan dalam 3 bulan ini, kita sudah harus selesai menyisir anak-anak kita yang mengalami stunting,” jelasnya.
Tutup Ribka, mengajak bahwa perlu juga dilakukan sosialisasi pencegahan stunting yang semestinya dilakukan dengan upaya mencukupi kebutuhan gizi sejak anak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Sosialisasi terus dilakukan, diikuti dengan kesadaran akan kewajiban menjaga kesehatan.
“Jadi kita juga siapkan kader pendamping, dengan jumlah 1 orang menangani 4 orang anak. Nanti para kader inilah menjadi ujung tombak di lapangan untuk memantau perkembangan anak-anak dalam gangguan stunting dan juga melakukan sosialisasi,” tutupnya.(*)
Admin
