 |
| Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi pemantauan pengawalan dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, di Balroom Kantor Gubernur Papua Tengah, yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Nabire, Rabu (7/10/2026), dibuka secara resmi Victor Fun, Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa./Istimewa |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi pemantauan pengawalan dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagai agenda yang harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata hingga akhir 2026.
Kegiatan ini digelar di Balroom Kantor Gubernur Papua Tengah, yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Nabire, Rabu (7/10/2026), dibuka secara resmi Victor Fun, Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.
Pemerintah Papua Tengah menargetkan 8 persen pertumbuhan ekonomi tersebut tidak hanya diarahkan pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus terlihat melalui percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga kebutuhan pokok, perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas masyarakat, pengembangan UMKM dan pariwisata, hingga kemudahan pelayanan perizinan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menempatkan Pengawalan Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP4ED) sebagai salah satu instrumen untuk mengawal target tersebut secara lebih terstruktur.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, yang diwakili Victor Fun, bahwa pemerintah menekankan sembilan langkah strategis yang harus menjadi perhatian bersama seluruh perangkat daerah.
Pertama, Percepatan Realisasi APBD
Pemerintah menegaskan APBD harus hadir dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penyerapan anggaran tidak boleh hanya dipandang sebagai ukuran administratif. Setiap belanja pemerintah harus mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Belanja modal, pengadaan barang dan jasa, serta program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diminta dipercepat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Materi TP4ED juga menempatkan percepatan lelang atau pengadaan, belanja modal, monitoring terhadap setiap APBD, termasuk percepatan penyaluran bantuan sosial dan BLT sebagai agenda penting pada September hingga Desember 2026.
Kedua, Dorong Investasi dan Lapangan Kerja
Papua Tengah dinilai memiliki potensi ekonomi besar. Namun potensi tersebut harus diterjemahkan menjadi investasi produktif dan pembukaan lapangan pekerjaan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama OPD teknis diminta aktif memetakan peluang investasi sektor unggulan, memberikan pendampingan kepada investor, serta memastikan proses perizinan dan pelaporan investasi berjalan dengan baik.
Pemerintah juga menekankan pentingnya iklim investasi yang memberikan kepastian, kemudahan dan keamanan bagi pelaku usaha, dengan tetap menghormati kepentingan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat Papua.
Sejumlah persoalan yang teridentifikasi dalam materi TP4ED antara lain keterbatasan akses transportasi, tingginya biaya angkutan, kondisi keamanan, serta persoalan status lahan dan hak ulayat.
Persoalan tersebut diminta tidak berhenti pada tahap identifikasi, tetapi harus dicarikan solusi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Ketiga, Pembangunan Infrastruktur
Target pertumbuhan ekonomi juga harus ditopang pembangunan infrastruktur.
Jalan, jembatan, air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya dipandang sebagai bagian integral dari strategi pertumbuhan ekonomi Papua Tengah.
Infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai pembuka akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, kesehatan, investasi dan lapangan pekerjaan.
Keempat, Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok
Kondisi geografis Papua Tengah membuat distribusi dan logistik menjadi tantangan tersendiri.
Karena itu, pemerintah menempatkan stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok sebagai salah satu agenda penting.
Pemantauan harga dan stok, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah, operasi pasar atau gerakan pangan murah, serta kebijakan subsidi ongkos angkut diminta terus diperkuat.
Pemerintah menekankan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pegunungan dan daerah dengan keterbatasan akses transportasi, tidak menanggung beban harga yang terlalu tinggi.
Kelima, Perkuat Pengawasan Barang Ilegal
Pemerintah juga mendorong pencegahan dan pengawasan terhadap peredaran barang-barang ilegal.
Pengawasan tersebut diarahkan untuk diperkuat melalui sinergi bersama instansi terkait, termasuk bea dan cukai, kepolisian serta perangkat daerah.
Keenam, Perluas Kesempatan Kerja
Pertumbuhan ekonomi harus mampu membuka ruang yang lebih luas bagi anak-anak muda Papua Tengah untuk mengembangkan keterampilan, bekerja dan menciptakan peluang usaha.
Program pelatihan berbasis kompetensi diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan sektor ekonomi unggulan daerah.
Dengan demikian, pelatihan tidak berhenti pada pemberian sertifikat, tetapi menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar memiliki peluang terserap di dunia kerja.
Ketujuh, Tingkatkan Produktivitas Agraris
Pertanian disebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat Papua Tengah.
Karena itu, masyarakat didorong tidak hanya menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi secara bertahap menghasilkan komoditas bernilai tambah yang dapat masuk ke pasar lebih luas.
Dukungan produksi, penyediaan bibit, pendampingan penyuluh, pengembangan komoditas unggulan dan peningkatan produktivitas diminta dilakukan secara terintegrasi.
Kedelapan, Kembangkan Manufaktur, UMKM dan Pariwisata
Pemerintah juga mendorong perubahan pola pembangunan ekonomi dari sekadar menjual bahan mentah menuju peningkatan nilai tambah produk lokal.
Kopi, ubi jalar, sayuran dataran tinggi, hasil perikanan darat, noken, kerajinan serta berbagai produk UMKM didorong agar memiliki kualitas, kemasan, legalitas dan akses pasar yang lebih baik.
Potensi pariwisata Papua Tengah juga diminta dikembangkan secara serius dengan tetap menjaga kelestarian alam, budaya dan kearifan lokal.
Materi TP4ED Kabupaten Deiyai, misalnya, mengidentifikasi potensi ubi jalar, sayuran, kopi, perikanan darat, ternak, UMKM serta wisata Danau Tigi sebagai bagian dari potensi produksi sektoral daerah.
Pemerintah berharap daerah lainnya juga melakukan pemetaan potensi serupa.
Kesembilan, Percepat dan Permudah Perizinan
Pemerintah diminta hadir sebagai fasilitator, bukan penghambat kegiatan ekonomi.
Victor Fun menekankan pelayanan perizinan harus semakin cepat, sederhana, transparan dan mudah diakses masyarakat maupun dunia usaha.
Sosialisasi dan pendampingan OSS serta pelayanan perizinan hingga ke distrik dinilai perlu terus diperkuat.
"Di balik sembilan langkah tersebut, pemerintah menekankan satu hal, TP4ED tidak boleh berhenti sebagai dokumen pendataan dan laporan," tegas Victor Fun dalam mewakili sambutan Gubernur Meki Nawipa.
Lebih lanjut, Victor menegaskan hasil pendataan harus menjadi instrumen pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Setiap persoalan harus memiliki data yang jelas, karena pembangunan tanpa data dinilai tidak mungkin menghasilkan kebijakan yang tepat.
"Karena itu, setiap OPD diminta memiliki penanggung jawab yang jelas, target terukur, batas waktu penyelesaian, dukungan anggaran serta mekanisme monitoring dan evaluasi," tegas Orang nomor satu Provinsi Papua Tengah.
Pemerintah juga meminta pola kerja yang lebih terintegrasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dunia usaha, perbankan, masyarakat adat dan seluruh pemangku kepentingan.
Data yang digunakan untuk mengambil kebijakan juga harus diverifikasi.
"Dokumen TP4ED mencatat sebagian angka masih bersifat estimasi dan perlu diverifikasi bersama OPD maupun BPS sebelum digunakan sebagai data final," pinta Gubernur Meki Nawipa.
Dengan waktu 2026 yang semakin terbatas, pemerintah meminta monitoring diperkuat secara mingguan dan bulanan, khususnya terhadap program yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Setiap persoalan harus dapat dijawab secara konkret; apa masalahnya, siapa yang bertanggung jawab, apa solusinya, berapa anggarannya, kapan harus diselesaikan, dan apa hasil yang dirasakan masyarakat," ujarnya.
"Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ditegaskan bukan pekerjaan satu OPD, satu pemerintah daerah atau satu kelompok masyarakat. Tetapi, semua menggerakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah," tandasnya.
Gubernur Nawipa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, anak-anak muda, pelaku UMKM dan seluruh pemangku kepentingan.
"Pemerintah harus bekerja lebih cepat, dunia usaha diberikan ruang berkembang, masyarakat diberi kesempatan produktif, anak muda memperoleh peluang kerja, sementara UMKM mendapat akses pasar dan pembiayaan," pungkasnya.
Baginya, TP4ED diarahkan menjadi ruang koordinasi, penyelesaian masalah dan percepatan, bukan sekadar forum pelaporan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap langkah-langkah konkret tersebut dapat segera dilaksanakan hingga akhir 2026 sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Papua Tengah pada 2027.
"Target 8 persen kini tidak cukup hanya dibicarakan sebagai angka. Tantangannya adalah menerjemahkannya menjadi realisasi anggaran, investasi, lapangan kerja, produktivitas dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat," tutupnya.
(*)
Penulis: Kebagibui Deto
