![]() |
| BPW KNPB Nabire resmi menyerahkan surat pemberitahuan rencana aksi nasional kepada Polres Nabire, di Jl. Merdeka No.88, Nabire, Papua Tengah, pada Jumat (31/7/2026).(Ist.) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Badan Pengurus Wilayah (BPW) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Nabire resmi menyerahkan surat pemberitahuan rencana aksi nasional kepada Kepolisian Resor (Polres) Nabire dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah guna memastikan penyampaian aspirasi, pada Senin mendatang berjalan sesuai koridor hukum.
Nabire bersiap, setelah melalui proses administrasi, BPW KNPB Nabire memastikan langkah mereka untuk menggelar aksi nasional, pada Senin (3/8/2026) telah memenuhi prosedur formal.
Surat pemberitahuan telah mendarat di meja Satuan Intelkam Polres Nabire sejak Jumat (31/7/2026).
Langkah ini diambil bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen menjaga ketertiban selama jalannya aksi demonstrasi (demo) damai itu.
"Sesuai prosedur, kami KNPB Nabire telah menyampaikan surat pemberitahuan bahwa selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum aksi dimulai," tegas Shon Adii, Penanggung Jawab Aksi sekaligus Ketua I KNPB Nabire, kepada TaDahnews.com melalui sambungan telepon, Sabtu (1/8/2026).
Baginya, kepatuhan pada aturan adalah fondasi agar suara yang mereka bawa tidak terdistorsi oleh isu keamanan.
Rencananya, massa akan mulai bergerak pada Senin pagi hingga agenda tuntas.
Tidak hanya ke Institusi Kepolisian di Nabire, surat juga ditembuskan ke MRP Papua Tengah.
KNPB menilai lembaga kultural bentukan Otonomi Khusus (Otsus) ini memikul beban moral besar.
Mereka menganggap MRP belum maksimal menyuarakan kegelisahan warga, mulai dari rentetan kekerasan di Intan Jaya hingga gelombang pengungsian massal di Kabupaten Puncak yang tidak kunjung menemui titik terang.
"Kami menyampaikan bahwa aksi yang direncanakan ini merupakan bagian dari penyampaian aspirasi secara terbuka," ungkap Koordinator Lapangan Krish Mote, yang didampingi wakilnya, Ando Douw.
Mereka menegaskan bahwa panggung jalanan nanti adalah ruang untuk menuntut keadilan atas operasi militer dan jatuhnya korban sipil yang terus menghantui rakyat Papua.
Merespons langkah tersebut, Polres Nabire memberikan sinyal positif melalui penerimaan surat resmi.
Aparat mengapresiasi cara-cara elegan yang ditempuh KNPB dalam berkoordinasi.
Pesan kepolisian cukup lugas, aspirasi silakan mengalir, namun stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap menjadi harga mati.
Polisi mengajak seluruh calon peserta aksi untuk tetap menghormati hak-hak warga Nabire lainnya agar kota tetap kondusif.(*)
Penulis: Kebagibui Deto

