 |
| Perwakilan pemuda meepago berorasi di titik kumpul samping Pasar Karang yang berlokasi di Kelurahan Girimulyo, Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (15/8/2026), pagi pukul 08.00 waktu Papua, massa berkumpul tertib di dalam tali komando Panitia Aksi yang diarahkan oleh keamanan aksi. -TaDahnews/JohnDogopia |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Meepago yang mencakup KNPB Wilayah Nabire, Mapia, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya, menggelar aksi demonstrasi (demo) damai nasional, pada 15 Agustus 2026 di Nabire, memprotes "New York Agreement 1962" serta menyoroti krisis kemanusiaan di Tanah Papua.
Pantauan TaDahnews.com, di titik kumpul samping Pasar Karang yang berlokasi di Kelurahan Girimulyo, Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (15/8/2026), pagi pukul 08.00 waktu Papua, massa berkumpul tertib di dalam tali komando Panitia Aksi yang diarahkan oleh keamanan aksi.
Dari dalam tali komando tersebut, Koordinator Lapangan (Korlap) memulai memberikan kesempatan untuk secara bergantian perwakilan pelajar, mahasiswa, elemen masyarakat, komunitas, organisasi sosial, mama-mama pasar bergantian memberikan orasi.
Salah satu perwakilan tokoh pemuda meepago, mengenakan baju berwarna hijau tua, celana panjang hitam, mengikatkan kepala dengan kain bali motif 'rasta', memegang pengeras suara (Megapon), lantang terdengar hingga di sebelah jalan tempat wartawan berdiri.
"Kami mengecam keras Perjanjian New York 1962, cacat hukum, dan moral," jelas perwakilan pemuda meepago.
"Saat 15 Agustus 1962, atau 64 tahun yang lalu, Amerika, Belanda, dan Indonesia duduk berbicara nasib Papua tanpa melibatkan satu orang Papua untuk berunding menentukan masa depan Papua. Hasil itu, dipraktekan saat Pepera 1969 yang mengdesain Papua harus dimasukan ke Indonesia secara paksa," tandasnya.
Perwakilan Pemuda itu juga menyoroti keberadaan Militer non orgnaik dan penambahan militer organik di seluruh tanah Papua.
Menurutnya, keberadaan militer yang berlebihan hanya akan memicu aksi baku tembak dengan TPNPB. Sehingga, dirinya meminta tidak menambah militer orgnaik, serta tidak mendatangkan militer non orgnaik.
"Stop penambahan militer organik dan pengiriman militer non orgnaik di Papua. Karena, ini justru akan mengakibatkan korban bagi warga sipil, fasilitas publik, gereja, rumah sakit, sekolah, akan terganggu. Bahkan akan menambah daftar pengungsi internal," ujarnya.
Situasi sementara terpantau di titik kumpul samping pasar karang berjalan aman, arah lalulintas jalan masih tertib, hanya saja dalam kecepatan yang minimum.
Situasi saat ini juga, aparat gabungan TNI-Polri sedang mengarahkan jalannya lalulintas, aktivitas berjalan seperti biasa, sembari bernegosiasi dengan panitia aksi untuk langsung menggunakan truk ke titik nol atau sasaran aksi.(*)
Editor: Kebagibui Deto
