 |
| Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), pemerintah menggelar Sosialisasi Pemanfaatan Data dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang melibatkan 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (25/11/2025), di Aula Guest House, Jalan Merdeka, Nabire, Papua Tengah. (#Istimewa) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Upaya memperkuat kualitas perencanaan pembangunan terus dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), pemerintah menggelar Sosialisasi Pemanfaatan Data dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang melibatkan 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (25/11/2025), di Aula Guest House, Jalan Merdeka, Nabire.
Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Herman Kayame, yang mewakili Gubernur Papua Tengah. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa pemanfaatan data bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan terukur.
Herman Kayame menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan daerah saat ini harus bertumpu pada data yang valid, terintegrasi, dan dapat diuji, guna menghindari kebijakan yang bersifat spekulatif atau tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
“Perencanaan wajib dibangun atas dasar data yang akurat dan faktual. Tanpa itu, kebijakan berpotensi tidak efektif dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Herman.
Ia menambahkan, seluruh OPD diharapkan mampu mengoptimalkan peran masing-masing sebagai produsen data sektor, sekaligus mendukung implementasi sistem Satu Data Indonesia agar tercipta sinkronisasi informasi antara daerah dan pusat.
Lebih lanjut, Herman menekankan bahwa Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru masih memerlukan penguatan kapasitas dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, meningkatkan literasi data, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sosialisasi ini juga memuat materi terkait mekanisme pengumpulan, validasi, dan pemutakhiran data, pemanfaatan data dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja OPD, hingga integrasi data makro dan spasial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Menurut Herman, komitmen dan kedisiplinan OPD dalam pengelolaan data akan menentukan kualitas arah pembangunan Papua Tengah ke depan, khususnya dalam mewujudkan program yang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan OPD, pejabat teknis, narasumber, serta perwakilan lembaga mitra pembangunan. Diharapkan melalui forum ini, terbentuk budaya kerja berbasis data yang kuat sebagai fondasi perencanaan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.(*)
Admin
