 |
| BP3OKP Papua Tengah, Petrus Waine: Dana Otsus Tak Maksimal, Kita Dorong Perbaikan Tata Kelola Program (#DaMo/TaDahNews) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menyoroti lemahnya serapan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua dan Papua Tengah.
Hal ini diungkapkan setelahnya Rapat Koordinasi (Rakor) Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Tengah, pada 31 Juli–1 Agustus 2025 di Restoran L'Price, Jalan Yosudarso, Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah.
BP3OKP Papua Tengah, Petrus Waine menyampaikan permasalahan utama rendahnya daya serap Dana Otsus terletak pada lemahnya perencanaan dan tata kelola program di tingkat daerah.
Ia menyebut bahwa bukan hanya Papua Tengah. Tetapi, seluruh provinsi di Tanah Papua mengalami persoalan sama.
“Banyak program sebenarnya sudah dirancang dan dana tersedia. Namun, daya serap rendah karena, pelaksanaan tidak memperhatikan waktu, jadwal, dan tata kelola yang baik,” ungkap Petrus.
Menurutnya, pelaksanaan program seringkali tidak maksimal karena koordinasi antar lembaga minim, serta pemanfaatan waktu yang tidak efisien.
Di sisi lain lanjutan, program-program yang dirancang tidak selalu berangkat dari kebutuhan riil masyarakat atau data yang kuat, sehingga hasil akhirnya pun tidak berdampak maksimal.
Petrus mengutip arahan presiden dan wakil presiden tentang pentingnya pendekatan pembangunan berbasis data.
“Rumusnya jelas: datalnya di mana, garuklah di situ. Artinya, program prioritas harus berbasis data. Setelah itu, laksanakan dan wujudkan secara terukur,” lanjutnya.
Ia menambahkan sistem informasi pembangunan seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), dan SIPP (Sistem Informasi Percepatan Pembangunan) sebenarnya sudah tersedia.
Namun menurutnya, masih banyak daerah yang belum maksimal memanfaatkannya, dan masyarakat pun belum banyak yang paham.
“Kalau tata kelola ini dibenahi, maka program dari dana Otsus akan berdampak langsung pada masyarakat. Saat ini kita harus akui, dana besar tidak selalu menghasilkan perubahan besar karena lemahnya sistem dan pengawasan,” tambahnya.
Petrus berharap ke depan pemerintah daerah lebih serius menyusun program yang kontekstual, berbasis data dan mampu dieksekusi secara terukur.
Pasalnya, penting membangun sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga pengawas di pusat.
“Papua ini butuh perubahan nyata. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita sungguh-sungguh memperbaiki sistem dari hulu ke hilir,” pesannya penuh harap.(#DaMo/TaDahNews.com)
Penulis: Daud Awiipito Mote
Editor: Kebagibui
